• (021) 316 9480
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Evaluasi Simponi 2016

Seiring dengan kemajuan teknologi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam pengelolaan penerimaan negara, serta mengurangi kelemahan pada sistem penerimaan negara, dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan negara, saat ini pemerintah melalui Kementereian Keuangan telah menerapkan Sistem Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2) berbasis Teknologi Informasi.

Sistem MPN G-2 adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik, yang disusun untuk menyempurnakan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) sebelumnya (MPN G-1). Sebagai sebuah sistem, MPN berhasil mengintegrasikan sistem penerimaan negara yang selama ini terpisah. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing untuk mengelola penerimaan negara, sehingga memudahkan para wajib pajak, wajib bayar dan wajib setor untuk melakukan pembayaran. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan negara.

Arah penyempurnaan Modul Penerimaan Negara meliputi :

 

Dari Kondisi

Menjadi

Manfaat

Manual Billing System

Electronic Billing System

Akuntabilitas, Fleksibilitas, dan Kecepatan Penguasaan Kas

Layanan Over The Counter

Layanan On-Line dan Fleksibel

Ketersediaan Layanan Tanpa Tergantung Waktu dan Tempat

Tidak Melayani Seluruh Transaksi Penerimaan Negara

Melayani Seluruh Transaksi Penerimaan Negara

Akuntabilitas Seluruh Data Transaksi  Penerimaan Negara

Layanan Single Currency (Rupiah)

Layanan Multiple Currency (Termasuk Valas)

Ketersediaan Kas Dalam Berbagai Jenis Valuta

Disclaimer

WTP

Kepercayaan Publik

Pengelolaan Layanan dan Data Transaksi Per Unit Eselon I (Individual)

Pengelolaan Layanan dan Data Transaksi Bersama dan Terkoordinasi

Kesatuan Database dan Informasi Penerimaan Negara

 

MPN G-2 diharapkan mendukung pelaksanaan cash management yang baik dengan menyajikan informasi penerimaan negara secara real time yang didukung keandalan teknologi informasi dalam penerapan Treasury Single Account.

SIMPONI merupakan sistem informasi sebagai bagian dari MPN G-2 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dalam rangka memfasilitasi penerimaan negara yang harus disetorkan ke kas negara melalui sistem MPN. Penerimaan negara tersebut meliputi penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan bea dan cukai.

 Dasar hukum penggunaan SIMPONI :

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran No. Per-1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Non Anggaran secara Elektronik;
  3. Surat Menteri Keuangan No. S-833/MK.02/2014 hal Penggunaan SIMPONI dalam Pembayaran/Penyetoran PNBP;
  4. Surat Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi Teknologi No. S-3/TA.2/2015 tanggal 16 Juni 2015 hal Implementasi Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G-2) secara penuh pada tahun 2016. 

Tahun 2015 seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BPPT telah secara bertahap meninggalkan sistem penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan beralih menggunakan penyetoran dengan kode billing pada SIMPONI. Di tahun 2016 ini seluruh Kementerian Negara/Lembaga diwajibkan secara penuh/menyeluruh mengimplementasikan SIMPONI sebagai bagian dari Sistem MPN G-2.

Untuk itu, guna mengevaluasi penggunaan SIMPONI di seluruh Satker di lingkungan BPPT pada tahun 2015 dan 2016, maka Biro Perencanaan dan Keuangan menggelar acara Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) di lingkungan BPPT pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 bertempat di Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi, Puspiptek Serpong dengan nara sumber Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan.

Implementasi penggunaan SIMPONI di Kementerian Negara/Lembaga :

  1. Dari 85 (delapan puluh lima) Kementerian Negara/Lembaga di Indonesia, 70 (tujuh puluh) Kementerian Negara/Lembaga telah menggunakan SIMPONI;
  2. Dari 24.249 Satker di Indonesia, 19.620 (81 %) telah menggunakan SIMPONI.

 

Di BPPT sudah 17 Satker yang menggunakan SIMPONI, yang belum menggunakan adalah Satker Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah (BTPAL) dan Pusat Layanan Teknologi (Pusyantek).


© 2020 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Perencanaan dan Keuangan - BPPT