Tel: (021) 316 9480   Email: sekr-renkeu@bppt.go.id

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), yang digelar oleh Kementerian PPN/Bappenas, merupakan amanat dari dalam Undang Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu suatu sistem perencanaan pembangunan yang jelas, baik untuk tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Pelaksanaan Musrenbangnas dirancang secara serempak dan berjenjang dengan muaranya pada Musrenbang Nasional.

Rangkaian musrenbang diawali dengan musrengbangprov pada bulan awal maret di masing-masing provinsi selanjutnya Rakorbangpus 1, Multilateral Meeting (merupakan agenda baru dari tahun-tahun sebelumnya), persiapan penyusunan SEB pagu indikatif, Rakorbangpus ke 2, kemudian Pramusrengbang dan dilanjutkan dengan Pertemuan Tiga Pihak di masing-masing kementerian/lembaga (untuk BPPT dengan Direktorat Iptek Bappenas, Direktorat Anggaran II, DJA dan untuk BPPT diwakili Biro Perencanaan) dan dilanjutkan dengan penyusunan Renja BPPT 2016. Akhir dari rangkaian musrenbang tersebut adalah diterbitkannya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 melalui Keputusan Presiden pada bulan Mei 2015.

Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan musrenbang pada tahun 2015 ini merupakan terobosan baru, yang efektif digunakan sebagai media input rencana pembangunan dari Bappeda dan kemudian hasilnya digunakan untuk pembahasan dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat baik yang diwakili kementerian atau lembaga, dengan moderator dari Bappenas. 

Pembahasan dalam rangkaian Rakorbangpus RKP 2016 dititikberatkan pada koordinasi perencanaan program/kegiatan dalam rangka untuk merealisasikan janji Presiden (sasaran NAWA CITA). Pada pembahasan tersebut, diharapkan masing-masing Kementerian/Lembaga mendalami dengan sungguh-sungguh Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) yang tertuang pada RPJMN 2015-2019, diantaranya yaitu agar: (a) setiap K/L mengetahui perannya dalam mendukung pencapaian tiap sasaran/target Nawa Cita; dan (b) setiap K/L mengetahui kebutuhan dukungan dari K/L lain. Adapun bagi Pemerintah Daerah diharapkan: (a) setiap Pemerintah Daerah mencermati kegiatan yang akan dilaksanakan oleh K/L di wilayahnya masing-masing; (b) mempersiapkan dukungan kegiatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah; dan (c) menyelaraskan kegiatan tersebut dalam RKPD.

STATISTIK PENGUNJUNG

Today557
Yesterday679
This week1236
This month12779
Total230858

KONTAK KAMI

Biro Perencanaan dan Keuangan BPPT
Gedung II BPPT, Lantai 13
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

Tel: (021) 316 9480
Fax: (021) 319 22577