• (021) 316 9480
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Latar Belakang

Sebagai salah satu konsekuensi dari ratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi (The United Nations Convention Against Corruption) Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620), Pemerintah Indonesia harus merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) merupakan acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mensinergikan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi harus terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi dalam keseluruhan proses penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, pada tanggal 23 Mei 2012. Dalam rangka mensinergikan semua upaya tersebut maka sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tersebut dan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2013 ttg Tata Cara Koordinasi, Pemanatauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, seluruh K/L dan pemerintah Daerah di instruksikan untuk menyusun, meyelaraskan, melaksanakan Aksi dengan melibatkan masyarakat/ publik sejak tahun 2012.

Tujuan Sranas PPK adalah untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan korupsi nasional, dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/ Bappenas melalui Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), disingkat Stranas PPK.

Aksi PPK adalah kegiatan atau program yang dijabarkan dari Stranas PPK untuk dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tujuan Aksi PPK (Khusus untuk K/L yg bukan Pengawas atau Penegak hukum): Terwujudnya pencegahan korupsi nasional melalui upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hala pengadaan barang dan jasa, pengaduan masyarakat (Whistle Blowing System), keterbukaan informasi, dan penatusahaan keuangan Negara dan Aset tetap yang Baik. Stranas PPK merupakan sebuah program Nasional yang dikelola/ dikoordinir oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas diatur dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012. Tiga dari tugas tersebut adalah pemantauan pelaksanaan Aksi oleh K/L secara random, melakukan evaluasi Nasional pada akhir, dan penilaian capaian Aksi untuk setiap K/L. 

Pada setiap akhir hingga awal tahun, Kementerian PPN bersama/ didukung Kementerian Keuangan, BPK, KPK dan Kementerian PANRB menyusun Rencana Aksi seluruh K/L. Hasil penyusunan ini ditetapkan melalui sebuah Instruksi Presiden (Inpres) untuk dilaksanakan oleh K/L. Aksi dalam Inpres ini oleh Bappenas di sosialisasikan kepada semua K/L, kemudian disusun dan ditetapkan target dan bukti dukung capaian tiga bulanan (B03, B06, B09, B12) yang di sebut from 8 kolom (F8K). Proses penyusunan F8K oleh Kementerian PPN/ Bappenas dilakukan dalam pertemuan penajaman Aksi. Pada akhir tahun Kementerian PPN/ Bappenas melakukan penilaian atas Capaian akhir pelaksanaan Aksi PPK. BPPT dan sekitar 18 K/L lain baru turut aktifitas ini pada tahun 2014. Biro Perencanaan berfungsi sebagai Koordinator/ Focal Point, Inpektorat melakukan fungsi jaminan kualitas melalui fungsi pemantauan (termasuk debottlenecking), evaluasi dan verifikasi atas capaian aksi PPK serta melaksanakan sub aksi Whistle Blowing System (WBS).


© 2020 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Perencanaan dan Keuangan - BPPT