• (021) 316 9480
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BPPT

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-959/MK.02/2017 tanggal 29 November 2017 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut pada tanggal 27 Desember 2017 bertempat di Ruang Rapat Legiprudensi Lantai Dasar Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan.

Acara ini dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Bapak Yunan Hilmy, SH., MH., dengan dihadiri peserta rapat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang pada kesempatan ini dihadiri juga oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ir. Makmuri, MM.

Dalam rapat ini dihasilkan kesepakatan final draf Batang Tubuh Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi hasil harmonisasi yang telah dilakukan pemarafan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang diwakilkan oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan, Ibu Lindawati Wardani, BSEE., M.Tel.Eng. Pada rapat ini draf Lampiran Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud belum dapat diharmonisasi lebih lanjut dikarenakan masih harus dilakukan penyesuaian tarif dengan diberlakukannya surat Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Nomor S-104/M.EKON.2/11/2017 tanggal 28 November 2017 hal Arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait RPP PNBP bahwa setiap penentuan tarif PNBP tidak melebihi 100 % dan/atau memperhatikan kemudahan berusaha.


© 2020 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Perencanaan dan Keuangan - BPPT